Puluhan Desa di Kerinci Masih Dipimpin Pjs, Masyarakat Desak Pilkades Serentak Segera Digelar

JAMBIUPDATE.CO, KERINCI – Puluhan desa di Kabupaten Kerinci hingga kini masih dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) kepala desa. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kecamatan, di antaranya Air Hangat Timur, Kayu Aro, Tanah Cogok, hingga Siulak.

Keberadaan Pjs dalam waktu yang cukup lama menuai sorotan dari berbagai kalangan. Masyarakat mendesak pemerintah daerah segera menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak agar desa-desa dipimpin oleh kepala desa definitif.

Masyarakat menilai kepemimpinan oleh Pjs yang mayoritas berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang optimal. Selain menjalankan tugas sebagai Pjs, mereka juga masih memiliki tanggung jawab di instansi masing-masing sehingga dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik dan jalannya pemerintahan desa.

BACA JUGA: Minim Sosialisasi, Pembangunan Pabrik PT BMM di Sarolangun Dipertanyakan Warga

"Kalau terlalu lama dijabat Pjs, tentu kurang maksimal. Karena mereka juga punya tugas lain sebagai ASN," ujar salah seorang tokoh masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kerinci, Syahril Hayadi, mengatakan pemerintah daerah telah merencanakan pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun 2027.

"Pilkades serentak rencana tahun 2027," ujarnya.

BACA JUGA: Karhutla Dekat Permukiman Warga di Muaro Jambi, Helikopter Water Bombing Dikerahkan, 392 Hotspot Terpantau

Syahril mengakui masih banyak desa yang dipimpin Pjs. Di sisi lain, terdapat pula beberapa desa yang telah melaksanakan mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW).

Ia menjelaskan, jumlah pasti desa yang masih dipimpin Pjs masih dalam proses pendataan karena adanya perubahan status di sejumlah desa.

"Kalau jumlah pasti, coba konfirmasi dengan Kabid. Soalnya ada yang sudah PAW, ada juga yang masih Pjs," katanya.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan percepatan pelaksanaan Pilkades agar desa-desa segera memiliki kepala desa definitif yang lebih fokus dalam menjalankan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan desa. (Hdp)