Syarif Fasha dan Pemkab Tanjabbar Perkuat Kolaborasi Penanganan Sampah, Target Keluar dari Status Pengawasan KLH

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, SE., ME. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait penanganan sampah sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan persampahan.

Dalam kegiatan tersebut, Syarif Fasha menegaskan bahwa persoalan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan tantangan besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, daerah ini masih menjadi salah satu kabupaten yang berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga diperlukan langkah nyata agar status tersebut dapat ditingkatkan menjadi tahap pembinaan.

BACA JUGA: Polisi Ungkap Curas Rp75 Juta di Kerinci, Satu Pelaku Masuk DPO

"Ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Bupati karena harus menyelesaikan persoalan yang merupakan akumulasi dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jangan sampai tahun depan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih berada pada tahap pengawasan. Harapannya sudah masuk ke tahap pembinaan," ujar Syarif Fasha.

Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membenahi sektor persampahan. Namun, menurutnya, penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

BACA JUGA: Kemarau Panjang, Debit Sungai Batanghari di Muaro Jambi Menyusut Drastis

"Pengelolaan sampah merupakan urusan bersama. Komunitas, organisasi, hingga masyarakat harus ikut berperan. Edukasi kepada masyarakat menjadi penting agar sampah dapat dikurangi minimal 30 persen sejak dari sumbernya," katanya.

Dalam sosialisasi tersebut turut hadir penyuluh lingkungan dan penyuluh persampahan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat menyampaikan apresiasi kepada Syarif Fasha atas dukungan yang diberikan dalam mendorong penyelesaian persoalan sampah di daerah.

Menurut Bupati, persoalan sampah merupakan tantangan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari budaya masyarakat, kondisi geografis hingga luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BACA JUGA: Tantangan 'Dua Putera Kerinci' Nasrul dan Atma Jaya di Depan Mata

"Pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembenahan. Hampir setiap minggu kami melakukan evaluasi dan penataan pengelolaan sampah. Alhamdulillah saat ini proses pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup terus berjalan dengan baik dan kami berharap tahun depan sudah masuk dalam tahap pembinaan," ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Tanjung Jabung Barat telah mengoperasikan mesin pemilah sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lubuk Terentang. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan proses pemilahan sampah sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah daerah juga berencana menggandeng koperasi, kelompok tani maupun kelompok masyarakat untuk mengelola residu sampah rumah tangga agar memiliki nilai ekonomi dan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
Bupati juga mengajak masyarakat untuk mulai memilah dan mengolah sampah dari rumah masing-masing sehingga hanya sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Dalam kegiatan itu turut hadir mahasiswa, komunitas peduli lingkungan, serta pengelola TPS 3R yang diharapkan dapat semakin mengoptimalkan perannya dalam mendukung pengurangan sampah di tingkat masyarakat.

Berdasarkan data pemerintah daerah, volume sampah yang berhasil diangkut setiap hari saat ini mencapai sekitar 100 ton. Namun angka tersebut diperkirakan masih lebih besar mengingat masih adanya keterbatasan armada pengangkut, personel, serta anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Meski demikian, Pemkab Tanjung Jabung Barat menegaskan akan terus mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia agar pengelolaan sampah semakin baik dan target keluar dari status pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dapat segera terwujud.(Sun)