Pecah di Kampus Tertua, Bagaimana Konflik Unbari Bermula?

Di balik nama besar Universitas Batanghari (Unbari), tersimpan sebuah konflik panjang yang selama bertahun-tahun bergerak senyap di balik dinding kampus. Perseteruan yang bermula dari sejarah pendirian yayasan, perubahan regulasi, hingga munculnya dua entitas dengan nama yang hampir sama itu, pada akhirnya meledak ke ruang pengadilan dan menyeret salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Jambi ke pusaran sengketa hukum.

Di Jalan Slamet Riyadi, kawasan Sungai Putri, Kota Jambi, aktivitas Universitas Batanghari selama puluhan tahun tampak berjalan sebagaimana mestinya. Mahasiswa datang dan pergi mengikuti perkuliahan, dosen mengajar, sementara pegawai menjalankan roda administrasi kampus.

BACA JUGA: Saat Raker Bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Al Haris Terus Perjuangkan Nasib P3K Penuh Waktu dan Paruh Waktu

Namun di balik rutinitas akademik tersebut, sebuah konflik besar perlahan tumbuh.

Apa yang semula hanya bergulir di ruang-ruang rapat yayasan, dokumen administrasi, dan komunikasi internal, lambat laun berkembang menjadi pertarungan terbuka mengenai legalitas, kewenangan, dan pengelolaan kampus. Nama besar Unbari—yang selama ini dikenal sebagai salah satu simbol pendidikan tinggi swasta di Jambi—akhirnya masuk ke meja hijau.

Dalil Pengambilalihan Pengelolaan Kampus Diterima

BACA JUGA: Seleksi Dewan Pengawas Perumda TSB Sarolangun 2026 Diikuti Tiga Pejabat Pemkab

Konflik itu resmi tercatat dalam register Pengadilan Negeri Jambi pada 12 April 2023 melalui perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Penggugat dalam perkara tersebut adalah Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, sementara pihak tergugat adalah Yayasan Pendidikan Jambi.

Pada dasarnya, perkara ini mempertanyakan satu hal mendasar: siapa yang memiliki legitimasi sah untuk mengelola Universitas Batanghari?

BACA JUGA: Skenario Pemulangan Jamaah Haji : Kota Jambi Diarahkan ke Kantor Wali Kota, Muaro Jambi Ada Titik Kumpul, Tanjabtim Menginap

Namun untuk memahami bagaimana sengketa itu bermula, cerita harus ditarik jauh ke belakang, bahkan hampir lima dekade lalu.

"Konflik ini tidak lahir dalam semalam. Akar persoalannya berasal dari sejarah panjang yayasan yang berdiri sejak tahun 1977," kata Monang Hamonangan, kuasa hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi.

Dari Yayasan Keguruan Menjadi Universitas Besar

Berdasarkan dokumen gugatan, sejarah bermula pada 12 Mei 1977 ketika didirikan Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi melalui Akta Nomor 9 yang dibuat di hadapan notaris di Jambi.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 19 November 1977, nama yayasan tersebut berubah menjadi Yayasan Pendidikan Jambi.

Pada masa itu, pilihan pendidikan tinggi di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Yayasan tersebut kemudian membangun lembaga pendidikan yang berkembang dan menjadi cikal bakal Universitas Batanghari.

Perjalanan kampus terus berlanjut. Pada 1 November 1985 diterbitkan keputusan pendirian universitas, sebelum akhirnya pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengesahkan perubahan bentuk lembaga pendidikan tersebut menjadi Universitas Batanghari.

Seiring waktu, Unbari berkembang pesat. Fakultas demi fakultas bertambah, mulai dari ekonomi, hukum, keguruan, teknik hingga pertanian. Program studi baru terus dibuka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Jambi yang semakin meningkat.

Selama puluhan tahun, Unbari tumbuh menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar dan paling dikenal di Provinsi Jambi.

Namun di balik pertumbuhan itu, benih-benih konflik disebut mulai tumbuh.

Ketika Regulasi Mengubah Peta

Tahun 2001 menjadi titik penting dalam perjalanan yayasan.

Saat itu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Yayasan yang mewajibkan seluruh yayasan di Indonesia melakukan penyesuaian terhadap status badan hukum dan anggaran dasarnya agar sesuai dengan regulasi baru.

Di atas kertas, ketentuan tersebut tampak sederhana. Yayasan hanya diminta menyesuaikan administrasi dan legalitas.

Namun menurut dalil penggugat, proses penyesuaian inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber sengketa yang berkembang di kemudian hari.

Penggugat menyatakan telah melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai ketentuan perundang-undangan hingga akhirnya memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nama Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi pada tahun 2022.

Tetapi persoalan ternyata tidak berhenti pada perubahan nama semata.

Munculnya "Yayasan yang Lain"

Dalam dokumen gugatan disebutkan adanya fakta yang kemudian memicu konflik serius.

Penggugat mendalilkan bahwa terdapat Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010. Menurut mereka, yayasan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda dengan yayasan yang memiliki sejarah sejak tahun 1977.

Di sinilah inti persoalan mulai terbentuk.

Meski menggunakan nama yang serupa, penggugat berpendapat kedua yayasan tersebut bukan organisasi yang sama.

Dalil tersebut diperkuat dengan surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 14 Januari 2022 yang menurut penggugat menyatakan bahwa yayasan yang berdiri pada 1977 dan yayasan yang berdiri pada 2010 merupakan dua entitas hukum yang berbeda.

Sejak saat itu, hubungan kedua pihak mulai memanas.

Persoalan tidak lagi sekadar menyangkut nama yayasan atau administrasi badan hukum. Sengketa mulai menyentuh isu yang jauh lebih sensitif: siapa yang berhak mengendalikan Universitas Batanghari.

Konflik Pecah di Internal Kampus

Awal tahun 2022 menjadi periode yang disebut penggugat sebagai fase paling krusial.

Menurut dokumen gugatan, ketegangan di lingkungan Universitas Batanghari meningkat setelah terbitnya surat mandat Senat Universitas Batanghari pada 14 Januari 2022.

Dalam dokumen perkara disebutkan bahwa Senat mengambil langkah penyelamatan terhadap konflik internal dengan membentuk tim yang ditugaskan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan kampus.

Penggugat menilai langkah tersebut diambil karena konflik yang terjadi mulai berdampak terhadap tata kelola universitas.

Perlahan, ketegangan tidak lagi terbatas pada pengurus yayasan. Persoalan merembet ke pengelolaan kampus, administrasi kelembagaan, hingga stabilitas akademik.

Bagi sebagian mahasiswa, konflik tersebut mungkin hanya terdengar sebagai polemik para elite kampus. Namun bagi mereka yang berada di lingkaran pengelolaan universitas, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai.

Pertarungan Berlanjut ke Meja Hijau

Ketika berbagai upaya penyelesaian tidak menemukan titik temu, jalur hukum akhirnya ditempuh.

Pada April 2023, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Yayasan Pendidikan Jambi ke Pengadilan Negeri Jambi.

Gugatan tersebut memuat berbagai dalil, mulai dari sejarah pendirian yayasan, legalitas badan hukum, konflik internal kampus, hingga dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Universitas Batanghari.

Bahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut dimasukkan sebagai pihak turut tergugat karena dinilai memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di kampus tersebut.

Perseteruan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di lingkungan kampus akhirnya terbuka di ruang sidang.

Dokumen setebal ratusan halaman diperiksa. Saksi-saksi dipanggil. Bukti-bukti diajukan.

Dan di atas semua itu, satu pertanyaan besar terus menggantung:

Siapa sebenarnya yang paling sah mengelola Universitas Batanghari?

Bersambung ke Edisi 2: "Dua Kubu, Satu Kampus: Perebutan Pengelolaan dan Aset Universitas Batanghari."