Bupati Muaro Jambi Desak Pembatalan SHM Bermasalah dalam Konflik Lahan Gambut Jaya

JAMBIUPDATE.CO, MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan perlunya langkah tegas dalam menyelesaikan konflik tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan yang digelar di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jambi, Kamis (9/4/2026).

BACA JUGA: Investor Jerman Tinjau Potensi Kelapa Tanjabtim, Peluang Industri Bernilai Tinggi Terbuka

Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam forum itu, Bupati mengungkap sejumlah temuan di lapangan yang menjadi akar persoalan. Di antaranya adanya klaim ganda atas lahan seluas 274 hektare yang diklaim pihak perusahaan, sementara masyarakat disebut telah mengantongi sertifikat resmi.

BACA JUGA: Inflasi Indonesia Moderat di ASEAN, Tapi Belum Kompetitif

Selain itu, ditemukan indikasi kuat adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program redistribusi tanah. Kondisi tersebut dinilai memicu ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Saya berharap dapat diputuskan bahwa sertipikat tersebut terbukti cacat yuridis dan harus dibatalkan. Permasalahan ini tidak boleh berlarut-larut,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi menyatakan komitmennya untuk mendorong penyelesaian secara komprehensif. Pemerintah pusat akan memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan perlindungan hak masyarakat serta kejelasan status hukum lahan.

BACA JUGA: Rejuvenasi Gerakan Titik Awal Kolaborasi Seluruh Elemen OKP Jambi

Sebagai tindak lanjut, Rakor ini akan diakhiri dengan gelar akhir untuk memfinalisasi keputusan, sekaligus memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (wan)