Tarif PPN 12 Persen Hanya Akan Membuka Kran Impor

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan Riyono menegaskan, rencana pengenaan tarif PPN 12 persen bagi hampir 100 persen produk pertanian dan peternakan sangat menganggu sektor pertanian secara luas.

Kinerja positif di tengah pandemi dan menjadi pendorong pergerakan ekonomi rakyat kecil akan melemah, bahkan bisa negatif.

“Pemerintah harusnya sadar bahwa ekonomi kita saat ini hampir 50 persen disupport oleh konsumsi rakyat kecil yang hidup di pedesaan dan pesisir. Saat ini kondisi daya beli menurun, beban mereka sangat berat,” ujar Riyono, Sabtu (12/6).

Kebijakan pengenaan PPN 12 persen bagi kebutuhan pangan akan berdampak menyakiti perasaan 33.4 juta rumah tani petani juga akan merusak spirit anak – anak petani untuk enggan bertani.

Saat ini ada 2.7 juta petani muda usia 20 – 30 tahun yang harusnya bisa menjadi regenerasi petani tua yang usianya sudah diatas 50 tahun. Kebutuhan pangan nasional 80 persen diproduksi oleh petani kecil, FAO menyebutkan 90 persen stok pangan global juga diproduksi oleh petani, namun kondisi petani tetap miskin.

“Saat ini Indonesia krisis petani muda, trus kalau mau jadi petani dan berproduksi dikenai pajak yang tinggi maka sebenarnya dibalik PPN 12 persrn ada pesta para importir yang mengambil untung besar – besaran,” tambah Riyono.

Impor gula periode 2015 hingga 2018 mencapai total 17,2 juta ton atau lebih tinggi 4,5 juta ton dibandingkan periode 2010-2015 yang mencapai 12,7 juta ton.

Jika gula saja dalam 3 tahun naik 4.5 juta ton maka jika gula dalam negeri produksi petani dikenai PPN 12 persen maka akan semakin sedikit produksi dalam negeri karena petani enggan berproduksi tebu. Maka solusinya kembali ke impor atas nama stabilisasi harga.

Dampak pengenaan PPN 12 persen bagi hampir 100 persen produk petani akan semakin luas bagi ekonomi rakyat kecil.

Pertama, produk petani asli akan semakin menurun jumlahnya karena lebih mudah impor, kedua ancaman hilangnya regenerasi petani yang merupakan bahaya besar kedaulatan pangan nasional, semakin tidak kompetitif harga produk pertanian karena minim perlindungan, ketiga Indonesia akan terus bergantung kepada produk luar dengan impor.

“Impor akan semakin deras masuk ke Indonesia, produk petani akan semakin melemah dan akhirnya PPN 12 persen menjadi mesin pembunuh ekonomi rakyat kecil,” tutup Riyono. (khf/fin)