Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Pemprov Yakin Anggaran Perjalanan Dinas Tak Akan Membengkak

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pemindahan ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Sekda Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan pihaknya memandang pemindahan ibukota sudah dipikirkan melalui tahapan panjang dan dikaji secara mendalam oleh pusat. Pengaruhnya untuk APBD Jambi sendiri dia mengatakan takkan berpengaruh karena kemajuan zaman dan akses bandara yang nantinya akan dibuat prioritas ke ibukota negara baru.

“Tidak akan terjadi pengaruh besar ke APBD Jambi. Berkaca dari Negara lain yang bisa eksis setelah mengalihkan ibukotanya untuk penataan perkantoran, dan permukiman yang lebih baik,” sampainya.

Kata dia, nantinya APBD Jambi tak akan bengkak karena harus menyambung dua kali pesawat ke Kaltim.
“Rasanya takkan bengkak karena dengan disana sebagai ibukota negara akan dibuat Bandara Internasional pasti akses bandara kita juga akan ada langsung ke sana tidak ke Jakarta lagi. Kalau perjalanan dinas itu tetap tak harus nambah,” sebutnya.

Untuk dampaknya kepada perjalanan dinas dia menyebut sudah berubah sesuai zaman. Karena kata dia untuk sekarang ini Pemprov diminta menyiapkan ruang teleconference. “Jadi rapat tak perlu di Jakarta kita duduk diruangan kami saja,” katanya.

Sedangkan untuk alat teleconference sendiri pihaknya juga sudah meminta diperbanyak ke Bappeda untuk menyiapkan anggaran untuk itu. Dikarenakan sebelumnya APBDP sudah siapkan Teleconfereence di Pemprov.

“Jadi kedepan dunia sudah canggih tidak perlu ke Kaltim nantinya, walaupun pindah kemana tak perlu kesana,” katanya.

Bahkan kata dia perjalanan dinas juga sudah mendapatkan teguran dari kementerian jika langsung ke pos kementerian. “Bahkan beberapa OPD dapat teguran juga sering ke Kementerian, sekarang telepon Teleconferrence saja untuk berkomunikasi tak perlu kesana langsung,tak perlu kesana takkan ada APBD bengkak,” ujarnya. (aba)