Uji Nyali Cabup Legislator dan PNS di Pilkada Jambi JIlid II, Menang Melenggang, Kalah Tenggelam

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Pengesahan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, ditetapkan oleh DPR RI, Kamis (2/6) lalu.

Dari beberapa poin yang ditetapkan, salah satu bagian yang disepakati adalah mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPR dari jabatan legislator bagi yang mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2017 mendatang. Termasuk PNS dan TNI/Polri.

Hal ini tentu membuat para kandidat yang berlatar belakang legislator dan PNS, yang ingin maju terutama di Pilkada Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun harus berani berspekulasi untuk maju di Pilkada, mengingat konsukuensi besar yang harus ditanggung. Kalah kehilangan jabatan, menang melenggang.

Berkaca pada pengalaman Pilkada serentak sebelumnya, banyak sekali kandidat yang urung maju karena tidak berani berspekulasi.

Pengamat politik Jafar Ahmad saat di konfirmasi melihat jika UU Pilkada yang baru saja di sahkan ini adalah lampu merah untuk keputusan akhir bagi anggota legislative yang ingin bertarung. Sebab jika mereka menerobos, maka sudah di pastikan telah mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian dalam kontestasi ini.

‘‘Kalau ingin maju, konsekuensinya harus mundur dari legislatif. Tentu ini adalah keputusan akhirnya,’‘ ujarnya.

Menurut Jafar, jika keputusan maju tetap diambil maka kemungkian yang dilakukan ada dua. Pertama karena memang sudah menghitung peluang untuk menang dan yang kedua memamfaatkan ajang ini untuk promosi dan membangun jaringan.

‘‘Jika maju pilihan ada dua, karena memang sudah yakin menang dan  memanfaatkan ajang ini untuk promosi guna untuk membangun jaringan,’‘ jelasnya.

Apalagi, melihat kelender politik pemilihan legislative juga akan di gelar pada 2019 mendatang. Bisa saja keputusan ini diambil karena investasi politik untuk posisi yang lebih menggiurkan.

‘‘Jadi bisa juga pileg nanti maju DPRD lagi atau DPR RI kalau sudah punya jaringan yang lebih luas. Contohnya seperti Handayani yang maju di Merangin dan Irmanto yang maju di Kerinci,’‘ ucapnya.

Di tambah lagi saat ini beberapa kandidat yang ingin maju di Pilkada sudah menggandeng lembaga survey masing-masing. Artinya, hitung-hitungan politik sudah sangat matang di lakukan.

‘‘Para calon ini sudah mempunyai hitung-hitungan politik. Karena  hitungan suara berdasarkan survey itu sudah jelas,’‘ katanya. (aiz)