Banjir Landa Sarolangun, Gubernur Al Haris Segera Turun ke Lapangan dan Evaluasi Keras Soal PETI

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, merespons cepat laporan musibah banjir luar biasa yang melanda wilayah Kabupaten Sarolangun. Selain berfokus pada penanganan darurat bagi para korban, Gubernur juga memberikan peringatan keras terkait aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau 'dompeng' yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan, khususnya di daerah aliran sungai.

Gubernur menyatakan bahwa pihaknya terus memantau situasi sejak laporan awal diterima. Ia menyebutkan beberapa titik terparah berada di wilayah Sarolangun, Batang Asai, dan Batin VIII, di mana air bah merendam permukiman hingga mencapai atap rumah.

"Saya sudah menerima laporan sejak tadi malam, baik langsung dari Bupati Sarolangun maupun pantauan di media sosial. Kondisinya memang parah, air merendam rumah warga hingga ke atap. Rencananya, setelah kegiatan kementerian ini selesai, saya akan segera turun langsung meninjau ke lapangan," ujar Gubernur Al Haris kepada Jambi Ekspres (27/4/2026).

BACA JUGA: Antisipasi El Nino Ekstrem, BPBD Tanjabtim Siaga Hadapi Ancaman Karhutla dan Kekeringan

Bencana banjir yang terjadi pada bulan April ini, menurut Al Haris, membenarkan peringatan dini yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Bulan April ini memang periode awal terjadinya bencana banjir di Jambi. Ini sesuai dengan peringatan BMKG, sebelum nantinya kita beralih menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan yang diprediksi terjadi pada bulan Mei, Juni, hingga Juli mendatang," jelasnya.

Terkait beredarnya informasi mengenai adanya rakit-rakit dompeng atau alat tambang emas ilegal yang hanyut terbawa derasnya arus banjir, Al Haris menyoroti kerusakan ekosistem sungai akibat praktik tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk merenungkan penyebab di balik besarnya skala banjir kali ini.

BACA JUGA: Banjir Sungai Batang Tembesi Terjang Merangin, Puluhan Rumah Rusak dan Jembatan Gantung Putus

"Aktivitas penambangan tanpa izin di area sungai itu secara tegas dilarang. Operasional dompeng ini terus menggerus dan merusak bibir sungai, membuat tatanan ekosistem dan alurnya menjadi tidak karuan. Kita harus evaluasi bersama, apakah musibah ini murni kemurkaan alam, atau justru akibat langsung dari kesalahan kita sebagai manusia yang merusak alam?" tegas Al Haris.

Terkait langkah penanganan dan penyaluran bantuan, Pemerintah Provinsi Jambi masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
"Hingga saat ini, kita masih menunggu data pasti terkait jumlah korban dan total kerugian. Belum ada permintaan bantuan resmi yang diajukan oleh Pemkab Sarolangun kepada provinsi. Meski begitu, saya sudah menginstruksikan seluruh jajaran di lapangan, termasuk Bupati, BPBD, TNI/Polri, dan tim relawan, untuk terus bersiaga dan memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada warga yang terdampak," pungkasnya. (aan)