Pimpin Paripurna LKPJ 2025, Hafiz Fattah Ungkap Jalan Khusus Batu Bara - PAD Jadi Catatan Kritis Fraksi

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2025, pada Senin (6/4/2026) siang.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, ini diwarnai dengan sejumlah catatan kritis dan strategis dari para wakil rakyat. Isu mengenai kemacetan akibat angkutan batu bara, lambatnya pembangunan infrastruktur jalan khusus, hingga pelayanan kesehatan menjadi sorotan tajam yang dialamatkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

BACA JUGA: 13 Pejabat Eselon III Pemprov Jambi Dilantik, Kepala Samsat dan Wadirum RSUD Digeser

Ditemui usai memimpin rapat, M. Hafiz Fattah membenarkan bahwa persoalan jalan khusus batu bara mendominasi pandangan umum yang disampaikan oleh berbagai fraksi.

"Beberapa fraksi sudah menyampaikan dan secara khusus menyoroti terkait dengan masalah jalan khusus batu bara serta kemacetan yang terus terjadi di jalan nasional," ujar Hafiz kepada Jambi Ekspres.

BACA JUGA: Kawal Janji Gubernur, Afuan Yuza: Jalan Renah Pemetik 27 Km Dipastikan Fungsional

Bahkan, wacana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal dan mempercepat pembangunan jalan khusus batu bara tersebut sudah mulai digulirkan di ruang parlemen. Meski demikian, Hafiz menyebut pembentukan pansus ini masih dalam tahap usulan awal.

"Memang ada fraksi yang meminta agar segera dibuatkan pansus percepatan jalan khusus, tapi tentu kita ada mekanismenya. Sampai saat ini, yang baru secara resmi mengajukan pembuatan pansus baru Fraksi Golkar, sementara delapan fraksi lainnya masih menunggu," ungkap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

BACA JUGA: Kebakaran di Kenali Besar Jambi, Bocah 6 Tahun Alami Luka Bakar di Wajah

Selain isu infrastruktur, stabilitas keuangan daerah juga tak luput dari evaluasi. Di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menuntut efisiensi anggaran, DPRD mendesak Pemprov Jambi untuk memutar otak dan bekerja lebih keras dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami meminta pemerintah daerah agar lebih optimal dalam meningkatkan PAD. Hal ini sangat krusial mengingat adanya tantangan serta perubahan kebijakan yang berdampak pada perlunya efisiensi anggaran," tegasnya.

Pada sektor pelayanan publik, fasilitas kesehatan milik pemerintah turut mendapat rapor merah dari dewan. DPRD Jambi secara tegas meminta Pemprov untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen RSUD Raden Mattaher Jambi. Menurutnya, langkah ini dinilai mendesak guna memastikan kualitas pelayanan medis kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dan tidak lagi mengecewakan. (aan)