Marciano Norman Lantik Mat Sanusi Jadi Ketua Koni Provinsi Jambi, Sebut Anggota Polri Boleh Jadi Ketua Koni

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman resmi melantik AKBP Mat Sanusi sebagai Ketua Koni Provinsi Jambi, Senin (11/8/2025) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Terkait persoalan yang muncul di tengah masyarakat terkait anggapan anggota Polri menjadi Ketua Koni, Marciano memberikan penjelasan. "Aturannya saya rasa untuk pejabat publik itu berdasarkan undang-undang yang baru, mereka boleh terlibat dalam olahraga," kata Marciano seusai pelantikan.

BACA JUGA: 73 Pengurus KONI Jambi Resmi Dilantik, Targetkan 10 Besar Nasional dan Tuan Rumah PON 2032

Marciano mencontohkan di tingkat pusat pun banyak pejabat-pejabat yang juga jadi Ketua. "Kapolri itu Ketua Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI), Kemudian ketua PBSI itu juga dari kepolisian, (keduanya) pejabat aktif semua. Jadi sekarang kita tata selama aturan itu masih bisa, kita akan tetap kerjakan itu," jelas Marciano.

Selanjutnya, ditanya terkait Ketua Cabor yang rangkap jabatan di kepengurusan Koni, Marciano menyebut tak boleh dilakukan yakni pada jabatan inti Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koni."Ketua cabor tidak boleh diunsur pimpinannya. Jadi kalau Ketua KONI, kemudian Sekum, dan bendahara itu ada aturan yang mereka harus fokus di tingkat pusatnya. Sedangkan untuk Ketua Harian dan Waka diperbolehkan (dari Ketua Cabor,red)," sebut Marciano.

BACA JUGA: Jelang Pelantikan, Massa AKBP Demo Tuntut Ketum Koni Batalkan Pelantikan Ketua Koni Jambi

Adapun Ketua Koni Provinsi Jambi AKBP Mat Sanusi seusai dilantik menyatakan kedepan kepengurusannya akan bekerja semaksimal mungkin dengan membawa Jambi kembali ke masa jayanya masuk 10 besar peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON).

Sanusi menyampaikan di hadapan Ketum Koni pusat Jambi tak pernah jadi tuan rumah PON. "Mudah-mudahan untuk PON berikutnya setelah PON NTB dan NTT 2028 bisa Jambi menjadi tuan rumah," sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan ada rencana pada 2032 kami ajukan Jambi-Sumbar jadi tuan rumah PON. "Nanti kami ajukan proyeksi pon 2032 Jambi sumbar , karena setelah ada proyeksi daerah juga ada pembangunan venue lomba," sampainya.

Diluar itu, Haris berpesan pada Sanusi agar mendata mantan atlet Jambi. Sebab pendataan penting untuk menyalurkan bantuan kepada para pahlawan olahraga yang telah mengharumkan nama Jambi itu."Kami ingatkan kepada Ketua Koni yang baru ini bukan jabatan yang mudah, paling tidak ada perubahan peringkat, harus raih prestasi yang baik kedepannya," pesannya.

Sebelumnya, terkait jabatan Ketua Koni yang dipimpin oleh AKBP Sanusi, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan persoalan ini kepada AKBP Mat Sanusi."Beliau harus memilih, tetap sebagai anggota Polri atau menjadi Ketua KONI. Tidak boleh dua-duanya. Itu sesuai undang-undang, bukan pernyataan pribadi saya," ujar Mulia saat menemui massa aksi.

Hal ini berdasarkan aspirasi unjuk rasa massa pada 21 Juli 2025 lalu di Mapolda Jambi.

Massa menilai, AKBP Mat Sanusi yang saat ini masih aktif bertugas sebagai anggota kepolisian, telah melanggar prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kami mempertanyakan apakah AKBP Mat Sanusi mendapat izin resmi dari Kapolda Jambi untuk menjabat sebagai Ketua KONI. Jika tidak, kami akan melaporkan hal ini ke Mabes Polri," ujar Alion, orator aksi, dalam orasinya.Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan, salah satunya adalah penegakan Pasal 28 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 yang melarang anggota Polri merangkap jabatan di luar institusi.

Bahkan pada pelantikan hari ini Massa yang menamakan diri Aliansi Keadilan Bersama Polri (AKBP) berunjuk rasa di rumah dinas Gubernur Jambi Jambi Senin (11/8/2025).

Massa AKBP membawa sejumlah tuntutan untuk Ketum Koni."Kami meminta batalkan pelantikan yang bertentangan dengan aturan AD/ART KONI.Tegakkan aturan agar pengurus inti tidak merangkap jabatan," sebut orator massa.(tim)