Klaim Menang Hasil Referendum, Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina

JAMBIUPDATE.CO, MOSKOW- ”Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson – Russia!” Tulisan itu terpampang di papan iklan di Lapangan Merah, Moskow, Rusia.

Di dekatnya terdapat beberapa layar video berukuran besar. Area tersebut telah disiapkan pemerintah Negeri Beruang Merah itu untuk menyiarkan laporan saat Presiden Vladimir Putin secara resmi mengumumkan bergabungnya empat wilayah Ukraina tersebut.

Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson menggelar referendum pada 23–27 September untuk bergabung dengan Rusia. Pemberontak Ukraina mendatangi satu per satu penduduk agar mereka mengisi balot.

Petugas datang bersama milisi bersenjata. Itu dianggap sebagai intimidasi kepada warga yang mungkin masih setia terhadap Ukraina.

Kemarin (28/9) pemberontak pro-Rusia itu mengklaim kemenangan dalam referendum yang oleh kalangan Ukraina disebut sebagai ”pemilihan suara aneksasi” tersebut. Mayoritas penduduk memilih bergabung dengan Moskow.

Rusia mengklaim jumlahnya hampir 100 persen. Pejabat Rusia yang ditempatkan di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson meminta Putin untuk segera memasukkan empat wilayah tersebut sebagai bagian dari Rusia.

Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, Putin mungkin mengumumkan pencaplokan wilayah yang diduduki Moskow selama pidatonya di parlemen besok (30/9).

Langkah yang diambil Putin itu serupa dengan ketika dia mencaplok wilayah Ukraina, Krimea, pada 2014. Outlet berita yang dikendalikan Rusia, RIA Novosti, menulis bahwa Kremlin mungkin secara resmi mencaplok wilayah yang menggelar referendum itu pada 4 Oktober.

Ukraina dan negara-negara Barat yang menjadi sekutunya tentu tidak terima. Mereka menegaskan bahwa referendum itu tidak sah dan penuh dengan manipulasi.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah menegaskan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi dengan Rusia lagi pascareferendum. Jawaban dari referendum tersebut adalah tambahan senjata untuk mengambil kembali area yang direbut Kremlin.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan kepada Zelensky bahwa Jerman tidak akan pernah menerima hasil referendum palsu tersebut.

Scholz juga mengatakan bahwa dukungan keuangan, politik, dan kemanusiaan Jerman untuk Ukraina tidak akan goyah serta terus mendukung Kiev dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Itu termasuk pengiriman senjata tambahan.

Namun, janji itu tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, saat ini negara-negara Barat mulai kekurangan persenjataan karena terus-menerus disumbangkan ke Ukraina.

Di masa damai sebelum invasi Rusia, senjata diproduksi dalam jumlah terbatas. Mereka tidak menyangka bakal membutuhkan dalam jumlah besar di waktu yang singkat gara-gara perang di Ukraina.

Selasa (27/9) Sekjen NATO Jens Stoltenberg menggelar pertemuan khusus dengan direktur perusahaan-perusahaan senjata negara anggota. Mereka mendiskusikan cara untuk mengisi kembali stok senjata negara anggota NATO.

Terpisah, Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell memaparkan rancangan sanksi baru yang dijatuhkan kepada Rusia pascareferendum.

Menurut dia, ada lebih dari 1.300 orang atau entitas yang akan terkena sanksi baru. Itu termasuk oligarki, pejabat militer senior, dan orang lain yang bertanggung jawab karena merusak integritas teritorial Ukraina.

”Sanksi ini sebagai tanggapan atas provokasi Rusia lewat mobilisasi pasukan dan referendum palsu di Ukraina,” ujarnya seperti dikutip Al Jazeera. (jpc/fajar)