Realisasi Bansos Tembus Rp19,3 Triliun

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Realisasi dana perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos), mencapai Rp19,3 triliun per Jumat (26/2) kemarin. Angka itu setara 17,5 persen dari pagu anggaran 2021. yakni Rp157,41 triliun.

Hingga akhir Februari 2021, realisasi perlindungan sosial mencapai Rp19,3 triliun atau 17,5 persen dari pagunya,” ujar Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, kemarin (1/3).

Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program bansos dan program bantuan lainnya. Pertama, Pertama, bansos tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp6,8 triliun, atau 23,8 persen dari pagu Rp28,71 triliun.

Kedua, bansos pangan melalui program kartu sembako mencapai Rp6,4 triliun atau 14,3 persen dari pagu Rp45,12 triliun. Ketiga, bansos tunai kepada 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan realisasi mencapai Rp5,8 triliun atau 48,2 persen dari pagu Rp12 triliun.

Selain tiga program itu, bansos yang masuk dalam jaring perlindungan sosial lainnya adalah program Kartu Prakerja dengan anggaran sebesar Rp20 triliun, BLT dana desa Rp14,4 triliun, dan program perlindungan sosial lainnya Rp37,18 triliun.

Sementara, kata Kunta, untuk program Kartu Prakerja baru akan direalisasikan pada Maret lantaran pendaftarannya untuk tahun ini baru dibuka pada Februari lalu.

“Sedangkan bantuan kuota dalam rangka pembelajaran jarak jauh, realisasi Januari dan Februari menggunakan alokasi 2020,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, program perlindungan sosial pemulihan ekonomi nasional efektif menahan penurunan konsumsi rumah tangga dan tingkat kemiskinan. Di mana tingkat kemiskinan 2020 sebesar 10,2 persen.

“Ini terlihat bahwa bansos membantu 20 persen atau sampai 30 persen masyarakat termiskin kita,” ujar Sri Mulyani.

Menurut bendahara negara ini, angka kemiskinan lebih rendah dari prediksi Bank Dunia. Di mana Bank Dunia memperkirakan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 11,8 persen tanpa Program Perlindungan Sosial.

Kendati begitu, Sri Mulyani mengatakan bantuan sosial bukan satu-satunya cara untuk pemulihan ekonomi nasional. Dia berharap pemilihan ekonomi terutama dari kelompok rumah tangga kelas menengah atas juga dapat meningkat dengan stimulus yang ada.

“Kelas menengah atas konsumsi turun bukan karena pendapatan turun, tapi karena tidak bisa lakukan aktivitas konsumsi,” tukasnya. (din/fin)