Pemerintah Pusat Setop Penerimaan CPNS, Pemprov Khawatir Kekurangan Tenaga Pendidik

JAMBIUPDATE.CO, MAKASSAR - Belum lama ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan selama dua tahun ke depan penerimaan CPNS akan ditiadakan, kecuali untuk penerimaan sekolah kedinasan, kepolisian dan militer.

Melihat kebijakan pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah justru khawatir pada sektor pendidikan. Pasalnya tenaga pendidik di Sulsel mulai banyak yang pensiun.

"Saya kira guru tidak boleh dikurangi, karena yang pensiun itukan banyak," ucapnya.

Bahkan Nurdin Abdullah sepakat, bahwa guru tidak boleh dikurangi. "Makanya ini mungkin yang lagi dibuat kajian. Karena kalau saya, setuju, guru tidak boleh kurang," bebernya.

Selain itu, saat dikonfirmasi terkait kekhawatiran terganggunya kinerja birokrasi khususnya di lingkup Pemprov. Ia mengaku tidak terganggu sama sekali, justru mengefektifkan kinerja pemerintahan.

"Mungkin kebijakan itu, lebih mengefektifkan kerja pemerintah. Karena pekerjaan itu yang biasa dikerjakan lima orang, bagaimana supaya dikerjakan oleh dua orang cukup," tandas Mantan Bupati Bantaeng itu.

Menurutnya, penundaan penerimaan CPNS hingga 2 tahun kedepan, disebabkan karena berbagai faktor, misalnya terkait kemampuan anggaran daerah di tengah pandemi. Dievaluasinya kembali pola kerja pasca pandemi Covid 19 serta diprioritaskan personil yang memiliki keterampilan dan dibutuhkan oleh pemerintah.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengkhawatirkan hal yang sama. Ia berharap ada solusi dari pemerintah pusat terkait pengurangan tenaga kerja di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kita lihat, guru kitakan sudah banyak yang tua, ini yang susah tergantikan. Kalau pegawai administrasi masih lebihlah. Sekarang ini, harus ada solusi cerdas dari pemerintah pusat bagaiamna mengatasi kekurangan guru apakah mekanisme P3K itu bisa dibuka khusus untuk guru saja atau barangkali ditambah untuk tenaga honorer guru dengan biaya APBD atau APBN," harap Mantan Kepala Balai Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan (BPSDM Sulsel) saat dikonfirmasi Fajar.co.id, Jumat (10/7/2020).

Lebih jauh, ia menjelaskan, tiap tahunnya di lingkup Pemprov terdapat 800 ASN yang pensiun. Untuk menutupi kekosongan tersebut dibutuhkan dari penerimaan CPNS, PPPK atau pindahan dari daerah lain.

Selain meniadakan penerimaan CPNS selama 2 tahun ke depan, pemerintah juga mengundur pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi Tahun 2019.

Imran mengaku pelaksanaan SKB CPNS Tahun 2019 akan kembali dibuka pada September atau Oktober 2020.

"Sudah ada signal dari Panselnas untuk mulai kita mempersiapkan. Jadi untuk mempersiapkan kelanjutannya, sementara kita diskusikan," tutupnya. (anti/fajar)