Proyek di Pulau Banyak Mangkrak

JAMBIUPDATE.CO, PANGKEP – Sejumlah proyek yang menggunakan APBD 2018 dan 2019 tak kunjung rampung hingga saat ini. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat.

DARI beberapa proyek tersebut, pekerjaan di pulau mendominasi. Utamanya bangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti toilet umum atau MCK, dermaga, dan fasilitas umum lainnya.

Anggota DPRD Pangkep, Abdul Rasyid mengatakan, kondisi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, proyek yang sudah dianggarkan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Ia merincikan, misalnya pembangunan gedung serbaguna dan perpustakaan di Pulau Sabutung. Kemudian pembangunan MCK, rehab dermaga, dan tanggul penahan abrasi di Pulau Balang Caddi.

“Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, bahwa proyek-proyek yang telah dianggarkan, harusnya sudah rampung utamanya yang menggunakan anggaran tahun 2018,” kritiknya, kemarin.

Anggota DPRD lainnya, Umar Haya, menyampaikan, ada proyek pembangunan yang hilang. “Jelas-jelas saya diminta waktu itu untuk menemani pengukuran pembangunan talut, tetapi nyatanya sekarang proyek ini hilang, tidak ada pengerjaan. Padahal anggaranya ada.

Ini yang sangat kami sesalkan proyek yang nilainya tidak sampai Rp100 juta itu bisa hilang,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Ketua Komisi I DPRD Pangkep ini juga menyebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap mengubah perencanaan program. Itu dilakukan tanpa melalui mekanisme pembahasan di DPRD terlebih dahulu.

“Selalu ada program yang berubah setelah ditetapkan, ini sangat memprihatinkan. Bahkan masih banyak proyek yang tak kunjung selesai hingga saat ini, padahal sekarang sudah masuk anggaran perubahan,” kesalnya.

Terpisah, Kepala Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pangkep, Burhanuddin membenarkan masih banyaknya proyek APBD pokok 2019 yang belum masuk pada tahapan lelang hingga saat ini.

“Ada beberapa instansi yang belum masukkan proyek untuk dilelang, padahal sekarang sudah pada anggaran perubahan,” pungkasnya.

Ia menyebut sejumlah instansi yang tak kunjung memasukkan berkas untuk tahapan lelang yaitu, Dinas Tata Ruang senilai Rp3 miliar, Dinas Kesehatan Rp2 miliar, dan Dinas Sosial Rp1 miliar.

Sementara itu, Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid mengakui, lambatnya kinerja OPD dalam merampungkan perencanaan dan pengerjaan proyek. “Kita akan tindaklanjuti yang menjadi kendala beberapa proyek belum rampung hingga saat ini,” janjinya.

(*)