Seperti dari pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah provinsi segera mencari solusi atas protes warga di zona sekitar sekolah tersebut.
" Kasus SMU 2 di gembok warga, adanya demo warga di sekitar 6 dan terakhir pemblokiran jalan ke SMA 4 merupakan pertanda belum adanya solusi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan sekolah. "
Â
Menurutnya masalah ini tidak perlu terjadi jika dinas pendidikan dan sekolah berani menjalankan Surat Edaran (SE) dari Menteri Pendidikan Muhadjir Efendy tentang adanya alokasi bagi warga sekitar sekolah tentang PPDB.
Â
" Masalah ini terjadi karena sekolah tidak mematuhi surat edaran dari menteri pendidikan tentang kewajiban menerima siswa atau murid di sekitar sekolah. "
Â
Sehingga ada kesan sekolah mendiamkan tuntutan warga tersebut, yang pada akhirnya munculah tindakan pemblokiran dan unjuk rasa dari warga yang tidak bisa bersekolah.
Â
Semestinya menurut SAH pemerintah berani mereposisi kuota penerimaan PPDB tiap sekolah dan memberi alokasi bangku untuk warga sekitar sekolah.
Â
Masalah bagi mereka yang sudah terlanjur diterima bisa dikenakan sistem zona, yang paling jauh domisilinya dari sekolah akan di tempatkan ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Â
Sehingga sisa bangku dari ini bisa digunakan untuk warga sekitar, beber SAH.
Â
Terkait masalah ini anggota fraksi partai Gerindra DPR tersebut mengatakan pihaknya akan melaksanakan kunjungan kerja pengawasan untuk memastikan hak warga sekitar sekolah terakomidir oleh sekolah.
Â
" Kita akan lakukan pengawasan terhadap hal ini, agar hak warga sekitar sekolah lebih terperhatikan, tandasnya."(*/wan)Â