Dalam kunjungan yang dipimpin pentolan Komisi Pendidikan DPR Sutan Adil Hendra (SAH) tersebut, Komisi pendidikan menyoroti kecilnya jumlah sekolah penyelenggara UNBK secara nasional dan daerah.Â
Â
"Sampai tahun 2017 ini secara nasional dari 97.645 Jumlah SMP, SMA dan SMK sederajat baru 15.255 sekolah yang mampu menyelenggarakan UNBK," ungkapnya.Â
Â
Berarti angka tersebut hanya 15.6 persen dari jumlah sekolah, apalagi dari jumlah tersebut 65 persennya merupakan sekolah yang ada di Jawa, jelas pimpinan komisi X DPR RI itu.
Â
Untuk itu SAH mengaku pihaknya di komisi pendidikan meminta pemerintah secara kontinyu bisa menetapkan target yang tinggi terhadap UNBK ini.
Â
"Kita harus ada target peningkatan sekolah yang penyelenggara UNBK jangan dibiarkan berjalan mengalir apa adanya tanpa rencana yang berani," ujarnya.Â
Â
Penetapan target ini menurut SAH penting untuk konsolidasi sumber daya di pusat maupun nasional khususnya yang terkait dengan pembiayaan sarana prasarana penunjang UNBK.
Â
Kondisi ini menurutnya mendesak untuk dipikirkan karena jika tidak diprioritaskan dalam dua dasa warsa belum tentu kita bisa ujian komputer di semua wilayah Indonesia.
Â
"Target ini penting untuk mengetahui seberapa lama rencana kerja pemerintah untuk menuntaskan UNBK secara nasional," tambahnya.Â
Â
Di samping itu SAH juga menilai lamanya peningkatan sekolah pelaksana UNBK ini juga disebabkan kurang keberanian sekolah dengan alasan klasik tidak ada komputer.
Â
"Pemerintah harus berani mendorong tiap sekolah yang memiliki 30 komputer atau laptop bisa menjadi penyelenggara UNBK,"Â tandasnya.
Â
Ini semua menurut SAH penting agar ada kesamaan standar dalam pelaksanaan ujian nasional. (*/wan)Â