Wawako Sungai Penuh Sindir Bupati Kerinci, Bagaimana dekat dengan Rakyat Kalau Masih Tinggal di Sungai Penuh?

JAMBIUPDATE.CO, SUNGAI PENUH - Persoalan asset antara Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh hingga kini belum juga tuntas.

Wakil Walikota Sungai Penuh, H Zulhelmi, ketika dikonfirmasi Selasa (20/12) mengatakan, saat ini permasalahan aset sudah disampaikan ke Departemen Dalam Negeri termasuk kepada pihak ombudsman, bahkan saat ini masih dalam proses. Berbarengan dengan permasalahan tersebut, pihaknya melibatkan masyarakat dalam pembangunan, makanya pihaknya mengumpulkan tokoh adat delapan kecamatan agar pemerintah Sungai Penuh bisa bergerak.

Berdasarkam Undang-undang nomor 25 tahun 2008, untuk serah terima asset sudah mesti selesai selama kurun waktu lima tahun, hal ini diperkuat dengan PP 27 tahun 2011 tentang ibu kota Kerinci di Siulak bukan Sungai Penuh.

"Sampai hari ini aktivitas pemerintahan Pemkab Kerinci masih di Sungai Penuh. Makanya Bersama masyarakat kami mempertanyakan ke Pemkab Kerinci apakah masih tunduk dengan aturan atau tidak," sebutnya.

Terkait permasalahan permintaan audiensi tokoh adat Sungai Penuh dengan Bupati kerinci, Mantan Pejabat Ombudsmen tersebut mengaku menerima informasi tersebut. Pada awalnya tokoh adat minta minggu kedua dilaksanakan audiensi, tapi karena Kabupaten beralasan sibuk pembahasan ditunda minggu keempat Desember.

"Kita lihat hasilnya nanti, harapan kita supaya semua ini bisa selesai, pembangunan berjalan dengan baik jika asset diserahkan, ini sudah jadi resiko pemekaran. Kini tinggal niat kita, kalau bupati tidak punya niat bangun di daerah Siulak, berarti tidak benar Siulak itu ibu kota kabupaten. Kapan lagi masyarakat kabupaten mendekatkan pelayanan dengan masyarakat, kapan masyarakat bisa dekat dengan bupati. Soalnya bupati masih tinggal di kota kok," sindirnya. (adi)