HPN 2026, dari Ruang Redaksi ke Ruang Publik, Mengembalikan Pers pada Rakyat

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi

?Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari sejatinya bukanlah sekadar seremoni tahunan yang berlalu bersama ucapan selamat di media sosial. Ia adalah sebuah momentum reflektif yang memaksa setiap insan pers untuk bercermin dan bertanya, sejauh mana jurnalisme hari ini masih berpijak pada kepentingan publik, dan bukan sekadar mengekor pada arus kekuasaan atau tuntutan pasar.

Pertanyaan ini menjadi semakin krusial di tengah derasnya arus digitalisasi, di mana kecepatan telah menjadi mata uang utama yang sering kali mengorbankan kedalaman. Ketika klik dan trafik lebih diprioritaskan, ruang redaksi perlahan namun pasti mulai menjauh dari hiruk-pikuk ruang publik yang sebenarnya.

BACA JUGA: Jalan Singkut 7 Resmi Beroperasi, Bukti Kerja Edi Purwanto di Senayan

?Akibat dari pergeseran prioritas ini, isu-isu strategis yang menyentuh urat nadi rakyat seperti kemiskinan struktural, kualitas layanan kesehatan, hingga karut-marut tata kelola daerah sering kali terpinggirkan. Ruang informasi kita justru sesak oleh berita sensasional yang cepat viral namun miskin makna, yang pada akhirnya hanya menciptakan kebisingan tanpa solusi.

Padahal, hakikat pers adalah menjadi jembatan yang kokoh antara negara dan warga. Pers hadir bukan sekadar untuk memberitakan, melainkan untuk memastikan bahwa suara masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok rentan, benar-benar sampai ke meja para pengambil kebijakan. Jika kedekatan dengan realitas rakyat ini hilang, yang tersisa hanyalah jurnalisme elitis yang hanya sibuk mengutip pernyataan pejabat tanpa pernah melakukan verifikasi di lapangan.

BACA JUGA: Polda Jambi Gagalkan Pengiriman BBM Subsidi Ilegal dari Sumbar ke Lokasi PETI Merangin

?HPN 2026 harus menjadi pengingat keras bahwa jurnalisme sejati tidak lahir dari keheningan ruang konferensi pers yang steril, melainkan dari denyut kehidupan masyarakat yang nyata. Ia tumbuh dari lorong-lorong pasar tradisional, ruang kelas di pelosok desa, bangsal rumah sakit yang sesak, hingga ladang-ladang petani yang gersang. Di sanalah fakta berbicara dengan jujur tanpa polesan retorika, dan di sanalah pers seharusnya berada untuk menghidupkan kembali jurnalisme empatik.

Di tengah polarisasi politik dan banjir disinformasi yang kian mengkhawatirkan, publik sangat membutuhkan media yang mampu menenangkan, menjelaskan, dan memberi perspektif, alih-alih ikut memperuncing perbedaan demi kepentingan sesaat.

?Lebih dari itu, pers dituntut untuk tetap memelihara keberanian moral dalam menjaga nalar demokrasi. Keberanian untuk mengkritik kebijakan yang keliru, mengungkap praktik koruptif, dan mempertanyakan ketimpangan pembangunan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Demokrasi tidak akan pernah tumbuh sehat dari pemberitaan yang hanya mencari aman; ia membutuhkan jurnalisme yang berani mengusik kenyamanan kekuasaan demi membela kepentingan masyarakat luas. Hal ini menjadi sangat strategis terutama bagi pers di daerah yang menjadi mata dan telinga publik dalam mengawasi penggunaan APBD serta kinerja birokrasi. Jika pers lokal melemah akibat tekanan ekonomi atau kooptasi politik, maka transparansi di daerah akan runtuh secara perlahan.

BACA JUGA: Pengurus PKB Jambi Resmi Dilanti, Elpisina Ketua, Juanda Jabat Sekretaris

?Pada akhirnya, perayaan HPN tahun ini tidak boleh berhenti pada seremoni profesi semata, melainkan harus menjadi panggilan kolektif untuk memperkuat kembali ekosistem pers yang sehat. Ekosistem yang independen secara editorial, berkelanjutan secara bisnis, dan teguh berpihak pada kepentingan rakyat adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Mengembalikan pers ke ruang publik berarti mengembalikan jurnalisme pada tujuan fitrahnya: melayani masyarakat, menjaga akal sehat kolektif, dan menjadi pilar demokrasi yang bekerja dalam senyap namun memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga.

Selamat Hari Pers Nasional 2026, semoga pers Indonesia tetap tegak berdiri dengan gagah di sisi rakyat.(*)