Empat Terdakwa Korupsi DAK Pendidikan Jambi Rp21 Miliar Jalani Sidang Perdana

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Empat Terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan kerugian negara mencapai Rp 21 miliar menjalani sidang pertama, di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Rabu (07/01/2026).

Para terdakwa tersebut yakni, Zainul Havis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rudi Wage Supratman sebagai perantara atau broker, Endah Susanti selaku Direktur PT TDI sebagai kontraktor, serta Wawan Setiawan pemilik PT ILP sebagai subkontraktor.

BACA JUGA: Pemkot Sungai Penuh Lantik 7 Pejabat Eselon II, Ini Daftar Nama Lengkapnya

Keempatnya dilimpahkan oleh penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi, pada Rabu 12 November 2025 lalu.

Sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Tatap Urasima Situngkir beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

BACA JUGA: Presiden Prabowo Umumkan Indonesia Swasembada Pangan: Gubernur Al Haris Hadiri Tasyakuran Secara Virtual

Dalam dakwaannya, Suriyadi JPU menyebutkan adanya ke sekongkolan dalam membagi proyek serta  adanya pelanggaran administratif. Dalam fakta-fakta persidangan membuka tabir praktik kotor di balik proyek pendidikan tersebut. Anggaran yang semestinya dicantumkan secara terbuka justru disamarkan melalui rekening gaji (TAPERA).

"Akibatnya, kegiatan pengadaan tidak tercantum dalam DPA awal, sementara proses pengondisian penyedia telah berjalan secara diam-diam," katanya, Rabu (07/01/26).

Dan dalam penunjukan PPK pada praktiknya hanya menjadi formalitas. Bahkan sebelum Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan dan sebelum anggaran disahkan, nama-nama calon penyedia sudah lebih dulu ditentukan dalam pertemuan tertutup.

BACA JUGA: Buka Tahun 2026 dengan Ngopi Bareng, Ketua DPRD dan Wali Kota Jambi Sepakat Perkuat Kolaborasi untuk Warga

Pertemuan ini melibatkan pejabat dinas, kerabat kepala dinas, serta para perantara proyek. Ironisnya, pertemuan tersebut tidak digelar di kantor resmi, melainkan di rumah pribadi terdakwa Rudi Wage dan hotel.

"Di lokasi inilah proyek dibagi, paket ditentukan, dan satu kesepakatan utama dipatok penyedia wajib menyetor fee sebesar 20 persen," ujarnya.

Rinciannya gamblang dan tanpa tedeng aling-aling 17 persen untuk “pihak dinas” dan 3 persen untuk perantara. Tanpa komitmen setoran, pekerjaan dipastikan tak akan berjalan.

BACA JUGA: HUT ke-69 Jambi, Gubernur Al Haris Serahkan Penghargaan Kepada Maestro Seni dan Warisan Budaya

PPK sendiri mengakui mengetahui bahwa pertemuan dengan calon penyedia melanggar ketentuan pengadaan. Namun, proses tetap diteruskan. Bahkan, surat resmi kunjungan lapangan ke perusahaan tertentu telah diterbitkan saat anggaran belum disahkan.

"Langkah ini secara nyata menunjukkan praktik penguncian penyedia sejak dini, sekaligus menyingkirkan potensi persaingan yang sehat dan terbuka," paparnya.

Harga penawaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) justru disusun oleh calon penyedia, lalu diserahkan kepada PPK untuk sekadar “disahkan”. Negara kehilangan kendali, sementara mekanisme pengadaan berubah menjadi stempel legal atas harga yang ditentukan pihak swasta.

Dalih penggunaan e-katalog dan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tak lebih dari topeng administratif.

"Di balik sistem digital, persekongkolan tetap berlangsung secara manual, tertutup, dan terencana," bebernya.

Tender hanyalah sandiwara. Keputusan sesungguhnya telah ditetapkan jauh sebelum proses resmi dimulai.
Kasus ini menelanjangi kegagalan tata kelola anggaran pendidikan di Provinsi Jambi.

"Dana yang seharusnya meningkatkan mutu pendidikan SMK justru dibajak oleh jaringan elite, menjadikan sekolah kejuruan sebagai ladang bancakan," tegasnya.

Perbuatan para terdakwa dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana mana dakwaan primer dan  Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Diakhir persidngan hanya terdakwa Wawan Setiawan yang keberatan, dan mengajukan Eksepsi.(*)