APBD Jambi Turun Rp1 Triliun: Ancaman Bagi Infrastruktur, Ujian Bagi Strategi Fiskal Daerah

Oleh: Ir. Martayadi Tajuddin, MM

Tahun 2026 akan menjadi tahun fiskal yang cukup berat bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp1 triliun dari tahun sebelumnya, terutama akibat tidak disalurkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur. Penurunan ini tidak sekadar soal angka, tetapi menyangkut daya dorong pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan fisik yang strategis.

Infrastruktur Jadi Korban Pertama

Infrastruktur merupakan sektor yang sangat tergantung pada belanja pemerintah, khususnya yang dibiayai melalui DAK fisik. Di Provinsi Jambi, DAK selama ini berperan penting dalam:

BACA JUGA: Setahun Berlalu, Satu Pelaku Pembunuhan Driver Maxim Masih Dibantarkan di RS Bhayangkara Jambi

• Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan penghubung antar wilayah,

• Pengembangan irigasi pertanian dan infrastruktur air bersih,

• Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar,

• Perbaikan dan penguatan infrastruktur penanggulangan bencana di daerah rawan.

Penurunan DAK secara langsung akan menghambat proyek-proyek strategis, memperlambat mobilitas ekonomi antar wilayah, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta memicu ketimpangan antar wilayah. Bahkan, proyek-proyek yang telah masuk dalam perencanaan jangka menengah pun bisa tertunda, yang berisiko mengganggu target RPJMD dan indikator makro pembangunan daerah.

BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Paruh Waktu Dibuka 22 Agustus 2025, Begini Ketentuan dan Jadwal Lengkapnya

DAK ke Instansi Vertikal: Antara Nominal dan Realitas

Meskipun secara nominal DAK dari pemerintah pusat tetap "ada", namun bentuk penyalurannya mengalami pergeseran strategis. DAK kini tidak sepenuhnya dikelola oleh Pemprov, melainkan langsung disalurkan ke instansi vertikal kementerian/lembaga yang ada di daerah.

Hal ini menimbulkan sejumlah persoalan penting:

1. Keterbatasan kontrol dan koordinasi Pemda terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, meskipun kegiatan tersebut berada di wilayahnya sendiri.

2. Kegiatan yang dilaksanakan instansi vertikal seringkali tidak sesuai dengan prioritas, kebutuhan, atau urgensi daerah. Hal ini karena perencanaan program mereka berbasis regulasi dan kewenangan sektoral, bukan aspirasi masyarakat lokal atau hasil Musrenbang.

3. Fragmentasi perencanaan dan penganggaran, yang pada akhirnya membuat efektivitas pembangunan menurun, serta meningkatkan risiko tumpang tindih atau bahkan duplikasi program.

BACA JUGA: Aznur Syamsu Nahkodai Partai Ummat, Tegaskan Politik Santun dan Solutif

Dengan skema seperti ini, maka kemampuan Pemprov Jambi untuk mengintegrasikan pembangunan antarwilayah dan antar-sektor menjadi semakin lemah, padahal inilah fungsi utama pemerintahan daerah dalam sistem desentralisasi.

Langkah Strategis Pemprov Jambi: Dari Responsif ke Antisipatif

Pemprov Jambi tidak bisa bersikap pasif atau menunggu belas kasihan fiskal pusat. Dalam kondisi fiskal yang menantang ini, harus ada langkah-langkah strategis dan sistematis untuk menjaga stabilitas pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Beberapa upaya penting antara lain:

1. Realisasi Participating Interest (PI) Migas 10%

Salah satu sumber pendapatan strategis yang harus segera direalisasikan adalah Participating Interest (PI) 10% dari sektor migas. Wilayah Jambi memiliki potensi besar dari wilayah kerja migas yang sudah lama beroperasi. Namun, realisasi PI sering terhambat oleh persoalan teknis dan kelembagaan, seperti belum siapnya BUMD atau lambatnya koordinasi dengan SKK Migas dan operator.

Realisasi PI ini bukan hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendanai infrastruktur penunjang energi, pengembangan kawasan industri berbasis migas, atau proyek lain yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang.

2. Optimalisasi Belanja dan Reprioritisasi Program

Pemprov harus melakukan efisiensi belanja dengan memangkas program-program seremonial, perjalanan dinas, dan kegiatan non-produktif. Fokus utama diarahkan pada proyek infrastruktur yang punya nilai strategis tinggi dan efek pengganda (multiplier effect) besar, terutama proyek konektivitas dan infrastruktur ekonomi masyarakat.

3. Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPBU)

Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) perlu diperluas untuk proyek-proyek infrastruktur besar, seperti jalan dan jembatan penghubung wilayah, serta infrastruktur pariwisata. KPBU memungkinkan pembiayaan proyek dengan partisipasi swasta tanpa membebani APBD secara langsung.

4. Digitalisasi Pajak dan Ekstensifikasi PAD

Peningkatan PAD harus dilakukan dengan digitalisasi sistem perpajakan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, dan penyempurnaan regulasi pajak. Sektor potensial seperti pariwisata, perkebunan, dan jasa logistik harus digarap lebih maksimal.

5. Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Untuk mengatasi fragmentasi akibat DAK vertikal, Pemprov harus memperkuat koordinasi dan harmonisasi program lintas instansi vertikal, agar tetap ada sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah. Walau tak memiliki kewenangan penuh, peran koordinatif Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus lebih dioptimalkan.

Saatnya Kebangkitan Kemandirian Fiskal

Turunnya APBD Jambi bukan hanya masalah kekurangan dana, melainkan menjadi cermin rapuhnya ketahanan fiskal daerah. Di saat yang sama, model penyaluran DAK melalui instansi vertikal juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam semangat otonomi daerah yang telah lama digaungkan.

Namun dalam perspektif strategis, kondisi ini harus dijadikan titik balik untuk memperkuat kemandirian fiskal, menyusun ulang prioritas pembangunan, serta membangun kapasitas kelembagaan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan. Infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan tidak boleh dikorbankan. Karena ketika infrastruktur tertinggal, maka pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kualitas hidup masyarakat pun ikut terhambat.

Saatnya Pemprov Jambi mengubah krisis ini menjadi peluang, dan memperlihatkan bahwa otonomi fiskal bukan sekadar konsep, melainkan langkah nyata menuju pembangunan yang berdaulat dan berkelanjutan.

Pengamat Kebijakan Pembangunan Daerah, Infrastruktur, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.