Pemerintah Boyong Beberapa Instansi ke Kaltim

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, sekitar sepuluh kantor pemerintahan dan lembaga akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk menunjang pusat pemerintahan baru.

“Sudah didaftar apa saja kedutaan (yang kantornya akan pindah), apa saja (kantor) lembaga (yang akan pindah). Semua (kantor) kementerian didaftar,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (30/8).

Berdasarkan paparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di acara Youth Talks, disebutkan beberapa kantor instansi pemerintah dan instansi penunjang yang akan dipindahkan ke Kaltim.

Berikut Daftar Instansi yang Akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru:

1. Istana dan lembaga eksekutif (kementerian)

2. Lembaga legislatif: DPR, MPR, dan DPD. Termasuk memindahkan kantor dan perumahan

3. Lembaga Yudikatif: MA, MK, dan KY. Termasuk memindahkan kantor dan perumahan

4. Lembaga keamanan: Mabes Polri dan angkatan bersenjata

5. Lembaga-lembaga Pertahanan: Mabes TNI serta meliputi lapisan pertahanan statis dan dinamis

6. Bank sentral dan perbankan utama

7. Perwakilan negara atau kedutaan besar

8. Information and Communication Technology (ICT)

9. Perguruan tinggi

10. Lembaga-lembaga penelitian

Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan, bahwa ibu kota baru Indonesia (Kaltim) akan ditempati sebanyak 1,5 juta penduduk baru.

“Ibu kota baru nanti didesain hanya untuk 1,5 juta orang. Jumlah tersebut dihitung berdasar jumlah pegawai negara dan keluarganya,” katanya.

Ia menyebutkan, akan ada 200.000 ASN dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang akan pindah. Kemudian, sekitar TNI-Polri diperkirakan sebanyak 25.000 personel.

“Selain itu, ditambah pelaku bisnis yang meenunjang kegiatan ekonomi di sana sekitar 300.000 orang. Selebihnya merupakan estimasi juah anggota keluarga yang diboyong para ASN, personil Polri/TNI, maupun pelaku bisnis tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, ada sekitar 800.000 ASN yang akan berpindah kantor ke ibu kota baru.

Menurutya, para ASN mau tidak mau harus ikut berpindah kantor karena kementerian dan lembaga tempat mereka bekerja juga akan ikut pindah. Ia memastikan tidak ada ASN yang menolak ikut pindah ibukota negara.

“Siapa bilang ada yang nolak? Enggak ada, enggak ada yang nolak. Tidak ada yang nolak, orang saya menteri saja mau,” pungkasnya.

(der/fin)