Program KBS Belum Bisa Disalurkan, ini Penyebabnya

JAMBIUPDATE.CO, BATANGHARI - Hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari melalui Dinas Sosial (Dinsos), masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Sosial (kemensos) RI terkait penyaluran bantuan program pemerintah untuk Kartu Batanghari Sejahtera (KBS) yang diperuntukkan bantuan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu pada tahun 2018 ini.

Selain itu dalam realisasinya, pihak Dinsos Batanghari juga tengah menunggu hasil verifikasi dari desa terkait penerima bantuan tersebut. 

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batanghari Fauzan melalui Sekretaris Dinas Sosial Bustomi.

" Iya, akan segera kita realisasikan pada tahun ini. Akan tetapi kita masih menunggu verifikasi data terlebih dahulu baik dari setiap desa kemudian Kemensos," ujarnya. 

Dirinya turut mengatakan, bahwa yang diharapkan oleh Pemkab Batanghari untuk penyaluran KBS tersebut melalui Dinas Sosial untuk masyarakat Kabupaten Batanghari sebanyak 81.999 jiwa. Namun yang terakomodir oleh Kemensos RI hanya sebanyak 73.000 jiwa melalui APBN.

"Dari sisa yang diakomodir oleh Kemensos tersebut yang akan diakomodir oleh Pemkab dalam program KBS tersebut. Akan tetapi Bupati Batanghari mengintruksikan seluruh masyarakat kurang mampu harus mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemerintah," tambahnya.

Selain itu ditambahkan oleh Bustomi, bahwa survey yang dilakukan menggunakan cara Mekanisme Pemukhtahiran Mandiri (MPM) sehingga pada tahun 2017 angka kemiskinan bertengger pada angka 85.960. Melalui MPM tersebut semua masyarakat Batanghari yang merasa dirinya kurang mampu atau miskin agar segera mendaftarkan diri ke desa masing-masing kepada petugas yang ditunjuk oleh desa, agar kedepannya tidak terdapat keliruan.

"Dengan adanya sistem MPM ini semua masyarakat yang merasa kurang mampu atau miskin agar segera mendaftar ke desa. Namun apabila ada masyarakat yang berpura-berpura kurang mampu atau miskin yang sudah mendaftar akan tersingkir dengan sendirinya, karena semua data sudah ada di Kemensos RI bila ada data yang tidak sesuai mereka akan keluar dari daftar tersebut," jelasnya.(rza)