SAH : Gizi Buruk Anomali Pembangunan Infrastruktur Indonesia

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Kejadian gizi buruk yang dialami 15 ribu orang secara massal adalah kasus yang jarang terjadi. Apalagi di tengah klaim gencar pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur.

Sehingga apa yang dialami masyarakat Kabupaten Asmat Papua merupakan salah satu anomali pembangunan infrastruktur di Indonesia.Penilaian ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) ketika berbicara APBN 2018 antara kepentingan rakyat dan kepentingan elit di Jakarta (29/1) kemarin.

"Kasus Gizi buruk di Kabupaten Asmat menjadi anomali memalukan di Indonesia, karena selama kurang lebih tiga tahun ini pemerintah mengembar-gemborkan pembangunan infrastruktur di Papua," ujarnya.

Menurutnya, kasus ini merupakan jawaban dari berbagai kritik yang dilakukan berbagai kalangan akan kebijakan pembangunan infrastruktur di Tanah Timur Indonesia tersebut. Selama ini banyak kalangan mengkhawatirkan pembangunan infrastruktur secara berlebihan justru akan meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi masyarakat lokal.

"Banyak kasus di berbagai negara di dunia, pembangunan infrastruktur yang tidak proporsional dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, justru akan melahirkan jurang sosial yang baru, masalah yang lebih buruk bagi kesejahteraan masyarakat, dan sekarang ini terjadi di Papua,” katanya.

Hal ini terjadi karena infrastruktur akan memicu adanya kapitalisasi sumber daya lokal baik tanah atau lahan maupun peluang - peluang ekonomi lainnya.  Di Papua pemerintah membangun infrastruktur tanpa diimbangi pembangunan sumber daya manusia dan regulasi untuk melindungi sumber daya alam, seperti hutan habis dijadikan HGU perkebunan, akibatnya masyarakat tidak lagi bisa mengakses hutan sebagai sumber penghidupan turun temurun selama ini.

“Artinya pembangunan infrastruktur membuka peluang sumber daya alam lokal dikuasai penuh oleh pemilik modal, dan masyarakat hanya menjadi penonton tanpa bisa berbuat apa - apa, malahan mereka kehilangan sumber daya ekonomi, salah satu kasusnya seperti endemik gizi buruk sekarang,” jelasnya.

Kedepan SAH mengharapkan pemerintah bisa merubah kebijakan pembangunan infrastruktur secara proporsional, “Apakah tepat membangun jalan transnasional di Papua, sementara pendidikan mereka, kesehatan mereka masih perlu peningkatan, ini harus kita sadari, ada yang salah dari kebijakan infrastruktur pemerintah,” pungkasnya. (aiz)