Dipo Tak Ingin Muncul Penyimpangan Pada Kebijakan Wacana Pajak Kepabeanan Digital

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Perpajakan terindikasi kuat kian represif pada tahun 2018 mendatang. Satu persatu wacana mulai deras dilemparkan ke publik, setelah cukai rokok vape.

Namun, aroma yang menyengat terlalu berorientasi penerimaan ketimbang unsur-unsur penindakan atau asas keadilan. Dengan kata lain fungsi pajak kian menyimpang, salah satunya, wacana terbaru terkait bea masuk produk digital.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Dipo Ilham Djalil menilai  pengenaan pajak kepabeanan sah-sah saja. Asalkan asumsinya tak merubah fungsi dasarnya sebagai alat pengendalian dan bukan bidikan empuk celah penerimaan semata.

“Pengenaaan pajak itu boleh-boleh saja. Tapi harus jelas, bila bergeser, maka industry terkait akan terancam kurang kompetitif,” ujarnya.

Dipo yang juga Wasekjen DPP PAN ini menyebutkan, sebenarnya dalam satu sisi semua ini juga bukan kebijakan yang strategis, sehingga bisa dipertimbangkan untuk ditunda terlebih dahulu.

“Ini juga buka kebijakan strategis, maka saya pikir masih bisa dipertimbangkan dulu,” sebutnya.

Dipo menyarankan, sebaiknya DJP jangan sampai melenceng terhadap fungsi kepabeanan dan benar-benar beroientasi kepentingan nasional. Seperti fungsi kepabeanan, semacam perlindungan industri local terkait gempuran produk impor via pengenaan bea masuk.

“Fenomena massifnya ekonomi digital juga patut jadi perhatian instansi terkait untuk percepatan insfrastruktur turunan, seperti soal pembayaran dan lainnya,” katanya.

 Lulusan Melbourne University  Australia juga berharap asas keadilan aturan main dalam perpajakan patut diutamakan. Sejauh DJP bisa menjamin, tentu semuanya sah-sah saja.

“Tapi kalau berkaca kasus sebelumnya, patut dipertanyakan. Jadi kalau dipaksa berjalan, ya tinggal kita lihat saja berapa penerimaan pertambahannya 2018. Dan secara mendasar kepabeanan bukanlah sasaran penerimaan pajak,” pungkasnya.(aiz)