SAH : Dimana Kedaulatan Bangsa, Jika Bandara, Pelabuhan dan Jalan Tol Dikuasai Asing

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH) menyayangkan niatan pemerintah untuk melepas pengelolaan berbagai macam bandara, pelabuhan dan jalan tol ke pihak asing.

Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi rencana pemerintah yang memberi hak pengelolaan berbagai fasilitas publik kepada asing.

Menurutnya jika niatan ini terlaksana sama dengan menggadaikan kedaulatan bangsa sendiri kepada pihak luar.

"Kita sangat menyayangkan niat untuk memberi hak pengelolaan fasilitas publik strategis pada asing, ini sama seperti menggadaikan kedaulatan bangsa,” ungkapnya.

Ibarat sebuah rumah yang kita miliki, pelabuhan dan bandara itu ibarat pintu tempat keluar masuk, sehingga demi keamanan pintu rumah harus dalam penguasaan yang punya rumah.

Lalu dimana kedaulatan kita, rasa aman kita jika harus berbagi pintu atau jendela dengan orang asing, ungkap SAH menganalogikan.

Bahkan SAH menilai kebijakan tersebut bukan saja kepanikan pemerintah dalam mencari pemasukan, tetapi lebih dari upaya oknum tertentu mencari keuntungan pribadi dan golongan, dengan jalan menjual pelabuhan dan bandara.

Hal ini ia ungkapkan karena berbagai sarana publik seperti tol dan bandara di bangun memakai uang rakyat melalui instrumen APBN dan hutang negara, sehingga menjual hak pengelolaan fasilitas itu merupakan pengkhianatan terhadap rakyat dan membahayakan negara.

"Siapa yang bisa menjamin kontrol pelabuhan itu masih bisa kita kendalikan jika sudah dijual kepada pihak asing, lalu bagaimana hak kita untuk memeriksa siapa yang masuk dan siapa yang keluar jika bandara tidak di tangan kita lagi,” ungkapnya.

Rencana pemerintah inipun menurutnya jelas - jelas melanggar UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang jelas - jelas mengatakan cabang - cabang produksi yang menyangkut orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Berkaca dengan UUD ini, pelabuhan, jalan tol dan bandara merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi rakyat, dan kepentingan nasional ini ingin mereka jual pada asing, dimana harga diri dan kedaulatan kita,” jelasnya

“Sehingga dengan berbagai pertimbangan keamanan, ekonomi, kedaulatan bangsa dan negara, saya minta pemerintah membatalkan rencana melepas pengelolaan pada pihak asing, pungkasnya. (*/wan)