JAMBIUPDATE.CO, JAMBIÂ - Pimpinan Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (SAH) mengaku memahami alasan pemerintah membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Pasalnya, posisi Satlak Prima justru memperpanjang alur birokrasi dari Pemerintah ke Pengurus Besar (PB) Cabang Olahraga (Cabor) ditanah air.
Â
Penegasan ini disampaikan SAH ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Kemenpora di Jakarta, Selasa (10/10) kemarin. "Demi penyederhanaan alur birokrasi, kita cenderung mendukung wacana pembubaran Satlak Prima yang akan dilakukan pemerintah,†ujarnya.
Â
Pentolan Fraksi Partai Gerindra DPR ini mengatakan pembubaran menjadi penting agar tidak terjadi rentang birokrasi yang terlalu panjang dalam membina prestasi olahraga tanah air. “Membina olahraga tanah air membutuhkan penyederhanaan birokrasi agar jangan terlalu panjang sehingga membuat tidak nyaman para pelaku olahraga itu sendiri," katanya.
Â
SAH menyoroti kasus terlambatnya pencairan uang akomodasi dan peralatan latihan atlet yang semestinya menjadi salah satu tugas satlak prima. “Keberadaan Satlak Prima selama ini justru kurang bisa merespon berbagai masalah administrasi pelatnas, buktinya banyak uang akomodasi dan peralatan atlet yang mengalami keterlambatan di tangan mereka,†ungkapnya.
Â
Sehingga ke depan dirinya berharap dengan penghapusan Satlak Prima, bantuan pendanaan ataupun peralatan atlet bisa langsung ke cabor yang nantinya bisa difasilitasi KONI secara langsung. “Tujuannya biar lebih sederhana birokrasinya. Kenapa harus dipersulit untuk pretasi,†pungkasnya. (aiz)