SAH Sukses Pimpin Panja Sistem Perbukuaan

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pembahasan Rancangan Undang -Undang (RUU) sering kali memakan waktu lama. Luasnya materi pembahasan maupun dinamika dan tarik menarik kepentingan yang harus di akomidir dalam UU menjadi masalah tersendiri.

Namun fenomena itu tidak terjadi dengan Panja RUU sistem perbukuan baru-baru ini. Panitia yang dibentuk untuk mengatur undang - undang tata kelola dan perbukuan hanya memerlukan waktu delapan bulan pembahasan hingga berada pada tahap finalisasi (legal drafting) sebelum di paripurnakan.

Suksesnya rapat Panja itu tidak terlepas dari pesan Sutan Adil Hendra (SAH) selaku pimpinan DPR RI. Sehingga cepatnya proses pembahasan ini mengundang pujian terhadap kinerja legislasi Panja yang dipimpin SAH.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ir. Totok Suprayitno,
P.hd dalam rapat finalisasi pembahasan RUU sistem perbukuan di senayan Jakarta Rabu (23/11) lalu.

" Ini pertama dan menjadi sejarah di Indonesia waktu pembahasan undang - undang hanya memakan waktu delapan bulan terhitung dari panja terbentuk," ujarnya

Menurutnya pembahasan itu tidak dengan melakukan penyederhanaan materi UU dan membatasi substansinya. Tapi secara matriks apa yang direncanakan dalam naskah akademis RUU dilakukan berbagai penambahan seiring masukan para stake holders.

Dirinya menilai cepatnya waktu pembahasan ini tidak terlepas dari kepemimpinan SAH. Dimana legislator Jambi ini selaku ketua panitia kerja yang fokus, taat jadwal, akomodatif dan pembagian tugas.

"Pak SAH mampu memimpin panja dengan mengkedepankan kepentingan legislasi, semua materi baik itu dari kunjungan ke daerah maupun study komparasi ke luar negeri seperti Cina dan India ia delegasikan, tidak saling menunggu, apalagi membuang waktu, ungkapnya," katanya.

Ungkapan senada juga disampaikan Tamim Sahori, Asosiasi Penerbit Buku yang mengaku cepatnya pembahasan karena SAH selaku ketua panja akomodatif terhadap usulan stake holders. "Kepemimpinan beliau di panja mampu menyamakan berbagai kepentingan dalam sudut pendidikan, sosial, budaya dan bisnis sekaligus, ia akomodasi dalam ketegasan tapi menyatukan semua pihak," jelasnya.

Ia menjelaskan sebagai contoh ketika pembahasan masalah pasal yang mengatur dewan buku nasional, SAH dengan bijak mengembalikan teknis nomenklatur dewan perbukuan kepada pemerintah. Menurutnya tugas DPR hanya mengatur bagaimana badan di akomodir dalam undang-undang.

"Kita semua pantas memberi apresiasi atas kinerja Panja RUU sistem perbukuan ini," bebernya.

Karena pembahasan RUU sistem perbukuan nasional menjadi lancar dan kaya akan substansi. Baginya SAH mampu mengendalikan jalannya pembahasan dalam kerangka yang saling konstruktif. (aiz)