Dialihkan ke Provinsi, Status Guru Honorer Bungo Terkatung-katung

JAMBIUPDATE.CO, MUARABUNGO - Masalah status honorer di Kabupaten Bungo, terkatung-katung. Ini terkait pengalihan status honor kontrak non PNS dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo ke Pemerintah Provinsi Jambi sepertinya menuai masalah baru. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kepastian kata sanggup dari pemerintah Provinsi untuk menampung honor tenaga kontrak secara keseluruhan yang diperkirakan mencapai Rp90 miliar rupiah pertahun. 

 

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekda Bungo,Ridwan Is saat dikonfirmasi awak media.

 

"Iya, hingga saat ini memang belum ada kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemkab Bungo untuk menentuan pembahasan, rencananya akan dilaksanakan Desember 2016 mendatang," kata Sekda Bungo Ridwan Is.

 

Dikatakannya, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, maka ada sebagian honor tenaga kontrak di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dana APBD Bungo.

 

“Ada sebagian memang dibiayai oleh Pemda Bungo Melalui dana APBD untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan tenaga administrasi," paparnya.

 

Untuk Diketahui Status Honor kontrak SMK/SMA di Kabupaten Bungo terhitung sejak awal Oktober 2016 lalu sudah menjadi kewenangan Propinsi Jambi, namun untuk kejelasan Honor Tenaga kontrak masih tanggung jawab bersama dalam memikirkan jalan terbaik, Agar tidak ada ketimpangan. (hnd)