Capres No urut 01 Jokowi - Amin saat hadir memgunakan kreta delman menyambut masyarakat kota Tangerang, Kawasan Pondopo Kota Tangerang, (7/4/2019). Dalam Pidato Jokowi meminta masyarakat kota tangerang tidak gampang terhasut oleh berita hoaks.
Capres No urut 01 Jokowi - Amin saat hadir memgunakan kreta delman menyambut masyarakat kota Tangerang, Kawasan Pondopo Kota Tangerang, (7/4/2019). Dalam Pidato Jokowi meminta masyarakat kota tangerang tidak gampang terhasut oleh berita hoaks. (Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Survei yang dilakukan oleh lembaga Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan 61,7 persen mengaku puas terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin.

Hasil tesebut diperoleh dari total 1.200 responden. Direktur CPCS Tri Okta mengatakan, hal tersebut menunjukkan dukungan publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin memasuki tahun kedua.

“Bersama dengan berangsur pulihnya pandemi COVID-19 di Tanah Air, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cukup tinggi mencapai 61,7 persen,” kata Tri Okta, Rabu (20/10).

Ia menyebutkan sekitar 33,5 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 4,8 persen menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab pertanyaan.

Tri Okta berpendapat tingginya angka kepuasan itu disebabkan salah satunya oleh kinerja pemerintah menanggulangi pandemi.

Pascagelombang kedua yang puncaknya berlangsung pada Juli 2021, kasus aktif COVID-19 mulai turun.

Situasi itu kemudian mulai membaik ditandai dengan turunnya level pembatasan di berbagai kota dan kabupaten, termasuk ibu kota negara DKI Jakarta.

“Pemerintah harus mempertahankan momentum pemulihan pandemi ini untuk memperbaiki ekonomi dengan tidak mengurangi kesiagaan atas prediksi bakal munculnya gelombang ketiga pada akhir tahun,” papar Tri Okta.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah konsisten mengejar target vaksinasi 2 juta dosis per hari dan tetap menjaga penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat.

Di samping itu, pemerintah harus memperhatikan berbagai keberatan dan kritik warga terhadap kebijakan. Alasannya, keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kinerja. (khf/fin)


Sumber: www.fin.co.id

Komentar

Berita Terkait

Video Mesum Pelajar SMA Ternyata Ada Empat, Dua Disebarkan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Tiba di KPK

Kota Bengkulu Terendam Hampir 1.500 KK Terdampak

Gara-Gara Beras Bansos, Bulog Terancam Rugi

Awas! Koran Berlogo KPK Ini Dipakai untuk Memeras

KPK OTT di Riau, Siapakah Dia?

Rekomendasi




add images