JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meluruskan pernyataannya soal jumlah kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia akibat perkawinan sesama keluarga miskin. Muhadjir menjelaskan, pemerintah saat ini terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan di tanah air. Salah satu upaya yang tengah dilakukan yaitu dengan memberikan intervensi pada beberapa sektor.
“Jadi sebetulnya apa yang sedang ramai dibicarakan itu bukan dalam konteks kita bicara siapa harus menikah dengan siapa. Tapi apa yang bisa kita lakukan, intervensi apa yang kita punya, bantuan apa agar kemudian tidak muncul keluarga miskin baru. Jangan sampai kemudian disimpangkan,” ujarnya saat menjadi narasumber acara After Hours with Helmi Yahya di Jakarta, Jumat (7/8) malam.
Muhadjir menegaskan pentingnya intervensi terhadap calon pasangan yang akan menikah yaitu melalui program bimbingan pranikah. Program itu dibuat untuk memberikan bekal agar nantinya calon keluarga baru siap secara mental, ekonomi, maupun pengetahuan dari segi agama dan kesehatan.
Tidak hanya itu, dia mengatakan, pemerintah juga melakukan intervensi dari sektor pendidikan lewat pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan Presiden kini telah menggulirkan program KIP tambahan yaitu KIP Kuliah. “Dengan berbagai intervensi itu kita harapkan mereka yang berasal dari keluarga miskin bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Muhadjir menambahkan bahwa dalam program bimbingan pranikah, pemerintah juga memberikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon pasangan pengantin yang ingin membuka usaha. Di samping itu diterbitkan Kartu Prakerja yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti program pelatihan keahlian.
Muhadjir mengaku sengaja mengeluarkan pernyataan soal keluarga besanan melahirkan keluarga miskin baru. Di mengatakan, pihaknya mempunyai wewenang yang ditugaskan Presiden untuk berbicara persoalan itu. “Kalau kemudian ada yang menganggap saya salah bicara (slip on tounge), itu murni. Saya sengaja karena tidak mungkin saya bicara tidak lugas. Itu kan merupakan tanggung jawab saya sebagai Menko PMK yang memang ditugasi sebagai pembantu presiden yang mengurusi bidang itu,” tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Sebelumnya Muhadjir mengatakan, angka rumah tangga miskin di Indonesia ada sekitar 20 persen dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Dia mengklaim, rumah tangga baru yang miskin itu terlahir dari keluarga rumah tangga miskin melalui pernikahan.
“Sesama keluarga miskin besanan kemudian lahirlah keluarga miskin baru sehingga ini perlu ada pemotongan mata rantai keluarga miskin, kenapa? Karena kemiskinan itu pada dasarnya basisnya adalah di dalam keluarga,” ucap dia.
Pernyataan ini tuai kontroversi di kalangan publik. Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto menilai, pernyataan itu telah melukai hati masyarakat miskin di Indonesia. “Sejatinya Menko enggak boleh ngomong begitu. Terlalu menyakitkan hati bagi kaum miskin di Indonesia,” kata Yandri.
Yandri mengatakan, persoalan kemiskinan di Indonesia bisa diatasi pemerintah. Namun bukan malah melarang sesama keluarga miskin untuk menikah. “Terus orang miskin mau nikah sama siapa?” tegas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Yandri mengatakan pemerintah justru harus membangkitkan masyarakat dari keterpurukan. Salah satunya memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. “Pemerintah juga harus mengimbangi kebijakan padat karya dan anggarannya menyentuh keluarga miskin,” tutur dia. (dal/fin)
Sumber: www.fin.co.id
